Ada pemilu atau tidak, PKS tetap akan menunjukkan penentangan terhadap setiap kekejian pada bangsa Palestina. Maka tidak mengherankan bila k...
Ada pemilu atau tidak, PKS tetap akan menunjukkan penentangan terhadap setiap kekejian pada bangsa Palestina. Maka tidak mengherankan bila kejaksaan tak menganggap aksi PKS sebagai pelanggaran. Inikah isyarat bahwa Tifatul bakal lolos dari jerat hukum?
Meski Presiden PKS Tifatul Sembiring jadi tersangka, kader parpol Islam itu tetap akan membela Palestina yang menghadapi kebrutalan zionisme Israel. Mereka makin yakin dan percaya diri, bahwa demo anti-Israel yang mereka lakukan, sudah tepat dan tak mencederai amanat umat.
Demo-demo itu justru kian memperkuat spirit dan gairah kader maupun massa akar rumput partai Islam itu. Bagi mereka, targetnya hanya satu: menegakkan amar maruf nahi munkar.
“PKS sedikit pun tidak pernah gentar dan takut jika para kadernya dipenjara karena membela Palestina sebagai masalah kemanusiaan. Dari dulu PKS sudah komit untuk membela Palestina,” kata Zulkieflimansyah, anggota Fraksi PKS DPR-RI.
Dengan demo membela Palestina dan bersikap tegas anti-Israel itu, demikian Zulkifliemansyah yang juga dosen pasca sarjana FE UI itu, pihaknya siap menghadapi risiko apapun. Bahkan juga siap jika perjuangan itu berakhir dengan turunnya kursi parlemen akibat aksi jalanan tersebut.
Dalam hal ini, pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Andrinof Chaniago, melihat akan sangat aneh jika PKS tidak turun membela Palestina dalam demonstrasinya. Adalah wajar jika PKS berdemonstrasi menentang aksi militer Israel di Gaza. “Menjadi aneh jika PKS tidak turun ke jalan,” kata Andrinof.
PKS, katanya, memang partai yang punya hak untuk menggondol isu-isu itu. Terlepas dari persoalan hukum, jelas demonstrasi itu untuk meningkatkan popularitas PKS, karena selama ini PKS dikenal sebagai partai yang mengusung isu Palestina.
Namun Andrinof belum tahu persis, apakah demonstrasi yang membuat Tifatul menjadi tersangka itu, bakal membuat popularitas PKS naik atau malah anjlok. “Perlu ada survei untuk itu,” katanya.
PKS sendiri, sejauh ini, masih mempertanyakan ihwal yang membuat presiden mereka jadi tersangka. Mereka berpandangan, demo yang mereka gelar tersebut tidaklah memenuhi syarat untuk diganjar dengan pelanggaran terhadap UU Pemilu.
Dan, angin segar bagi PKS muncul dari Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda Pidana Umum, Abdul Hakim Ritonga menyatakan kjaksaan akan menolak memproses kasus kampanye terselubung itu. Pasalnya, mereka menilai PKS tak melanggar UU No. 10/2008 tentang Pemilihan Umum.
Persoalan PKS tidak termasuk pelanggaran Pemilu. “Kampanye itu kan menawarkan visi dan misi program dan mengajak orang lain,” kata Ritonga di Jakarta, Jumat (16/1).
Ritonga tidak tahu alasan Panitia Pengawas Pemilu mengkategorikan demonstrasi anti-Israel 2 Januari 2009 itu sebagai tindak pidana Pemilu. Sejauh ini, Kejaksaan berpendapat berbeda.
Pidana Pemilu, seperti diatur undang-undang, harus diproses selama 14 hari oleh polisi. Setelah itu, jika polisi menilai cukup bukti, dinaikkan ke kejaksaan. Dalam waktu tiga hari, kejaksaan harus menilainya. Jika bukti kurang, dikembalikan ke polisi.
Panitia Pengawas Pemilu DKI Jakarta melaporkan PKS pada 7 Januari 2009 dengan salah satu terlapor adalah Presiden PKS Tifatul Sembiring. Jika dihitung 14 hari, maka polisi punya waktu mengumpulkan bukti sampai tanggal 21 Januari.
Dalam kasus Tifatul itu, Sekjen PKS Anis Matta menilai ada upaya untuk membonsai PKS. Sebab pertumbuhan partai pimpinan Tifatul ini terus berkembang menjadi besar. Salah satu caranya dengan penetapan Tifatul sebagai tersangka kasus dugaan kampanye terselubung.
Namun PKS siap menghadapinya dengan semua proses demokrasi yang ada. Ini dibuktikan dengan sikap Tifatul memenuhi panggilan Kapolda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan. [I4]
Meski Presiden PKS Tifatul Sembiring jadi tersangka, kader parpol Islam itu tetap akan membela Palestina yang menghadapi kebrutalan zionisme Israel. Mereka makin yakin dan percaya diri, bahwa demo anti-Israel yang mereka lakukan, sudah tepat dan tak mencederai amanat umat.
Demo-demo itu justru kian memperkuat spirit dan gairah kader maupun massa akar rumput partai Islam itu. Bagi mereka, targetnya hanya satu: menegakkan amar maruf nahi munkar.
“PKS sedikit pun tidak pernah gentar dan takut jika para kadernya dipenjara karena membela Palestina sebagai masalah kemanusiaan. Dari dulu PKS sudah komit untuk membela Palestina,” kata Zulkieflimansyah, anggota Fraksi PKS DPR-RI.
Dengan demo membela Palestina dan bersikap tegas anti-Israel itu, demikian Zulkifliemansyah yang juga dosen pasca sarjana FE UI itu, pihaknya siap menghadapi risiko apapun. Bahkan juga siap jika perjuangan itu berakhir dengan turunnya kursi parlemen akibat aksi jalanan tersebut.
Dalam hal ini, pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, Andrinof Chaniago, melihat akan sangat aneh jika PKS tidak turun membela Palestina dalam demonstrasinya. Adalah wajar jika PKS berdemonstrasi menentang aksi militer Israel di Gaza. “Menjadi aneh jika PKS tidak turun ke jalan,” kata Andrinof.
PKS, katanya, memang partai yang punya hak untuk menggondol isu-isu itu. Terlepas dari persoalan hukum, jelas demonstrasi itu untuk meningkatkan popularitas PKS, karena selama ini PKS dikenal sebagai partai yang mengusung isu Palestina.
Namun Andrinof belum tahu persis, apakah demonstrasi yang membuat Tifatul menjadi tersangka itu, bakal membuat popularitas PKS naik atau malah anjlok. “Perlu ada survei untuk itu,” katanya.
PKS sendiri, sejauh ini, masih mempertanyakan ihwal yang membuat presiden mereka jadi tersangka. Mereka berpandangan, demo yang mereka gelar tersebut tidaklah memenuhi syarat untuk diganjar dengan pelanggaran terhadap UU Pemilu.
Dan, angin segar bagi PKS muncul dari Kejaksaan Agung. Jaksa Agung Muda Pidana Umum, Abdul Hakim Ritonga menyatakan kjaksaan akan menolak memproses kasus kampanye terselubung itu. Pasalnya, mereka menilai PKS tak melanggar UU No. 10/2008 tentang Pemilihan Umum.
Persoalan PKS tidak termasuk pelanggaran Pemilu. “Kampanye itu kan menawarkan visi dan misi program dan mengajak orang lain,” kata Ritonga di Jakarta, Jumat (16/1).
Ritonga tidak tahu alasan Panitia Pengawas Pemilu mengkategorikan demonstrasi anti-Israel 2 Januari 2009 itu sebagai tindak pidana Pemilu. Sejauh ini, Kejaksaan berpendapat berbeda.
Pidana Pemilu, seperti diatur undang-undang, harus diproses selama 14 hari oleh polisi. Setelah itu, jika polisi menilai cukup bukti, dinaikkan ke kejaksaan. Dalam waktu tiga hari, kejaksaan harus menilainya. Jika bukti kurang, dikembalikan ke polisi.
Panitia Pengawas Pemilu DKI Jakarta melaporkan PKS pada 7 Januari 2009 dengan salah satu terlapor adalah Presiden PKS Tifatul Sembiring. Jika dihitung 14 hari, maka polisi punya waktu mengumpulkan bukti sampai tanggal 21 Januari.
Dalam kasus Tifatul itu, Sekjen PKS Anis Matta menilai ada upaya untuk membonsai PKS. Sebab pertumbuhan partai pimpinan Tifatul ini terus berkembang menjadi besar. Salah satu caranya dengan penetapan Tifatul sebagai tersangka kasus dugaan kampanye terselubung.
Namun PKS siap menghadapinya dengan semua proses demokrasi yang ada. Ini dibuktikan dengan sikap Tifatul memenuhi panggilan Kapolda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan. [I4]
COMMENTS