Pendapat Saudara Karim (karimalrahman@yahoo.com) yang meragukan PKS mampu mengayomi seluruh rakyat Indonesia rasanya sah-sah saja. Bagaimana...
Pendapat Saudara Karim (karimalrahman@yahoo.com) yang meragukan PKS mampu mengayomi seluruh rakyat Indonesia rasanya sah-sah saja. Bagaimanapun itu adalah pendapat Anda, dengan segala keterbatasan keilmuan Anda dan dari sudut pandang Anda, yang juga pasti terbatas.
Saudara Karim berpendapat PKS memiliki visi misi sebagai partai dakwah total yang akan menegakkan ajaran Islam di seluruh Indonesia. Anda juga mengatakan: “...Meskipun PKS selalu berteriak akan mengakui pluralisme dan kebhinekaan, namun hal itu tidak tercermin dalam visi dan misi partai.”
Dalam kacamata saya, pengakuan terhadap pluralisme dan kebhinekaan tidak identik dengan harus terangkum dalam visi dan misi sebuah partai. Rasanya Saudara Karim harus kembali membaca visi misi PKS dengan pemahaman yang utuh. Penafsiran terhadap visi misi PKS tentang kebhinekaan yang diungkapkan Saudara Karim menunjukkan kualitas keilmuan yang belum mumpuni. Padahal visi PKS mengungkapkan: “...Dalam bingkai persatuan ummat dan Bangsa”.
Pendapat beliau yang menyatakan: “Jadi saya memahami bahwa memang benar PKS akan mengayomi seluruh rakyat Indonesia dengan catatan harus memeluk agama Islam terlebih dahulu.”
Rasanya anak SMP sekalipun akan ketawa membaca pendapat itu. Bagaimana mungkin PKS akan mewajibkan 200 juta lebih penduduk Indonesia memeluk Islam agar bisa semuanya terayomi oleh kebijakan-kebijakan PKS?
Coba kita simak pendapat mantan Presiden RI, Gus Dur, terkait dengan hal ini. Jika keduanya jadi berkoalisi (Demokrat & PKS), kata Gus Dur, hal itu bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. "Karena bagaimanapun SBY maupun PKS itu terikat pada UUD 1945," kata Gus Dur menjawab pertanyaan pendengar di acara 'Kongkow Bareng Gus Dur' Radio 68 H melalui telepon, Jakarta, Sabtu (2/5).
Yang lebih lucu, kesimpulan Saudara Karim: “...Kenapa saya berkesimpulan seperti itu, karena selama ini PKS getol membela perda-perda berbau syariat dan di mana ada ketidakadilan yang dialami oleh rakyat non Islam PKS bungkam. Salah satu contoh adalah kasus Monas 1 Juni 2008. Jika benar PKS berjuang dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, maka seharusnya PKS bersuara. Tapi sampai saat ini suaranya nyaris tidak kedengaran…”
Saudara Karim sepertinya sedang belajar membuat opini. Namun sayang opini beliau tidak didukung literatur yang cukup lengkap. Ada baiknya Saudara Karim lebih banyak membaca lagi.
Dalam pernyataan sikapnya Fraksi PKS DPR-RI terkait Kasus Ahmadiyah dan Bentrokan Monas yang disiarkan pada 4 Juni 2008 (3 hari setelah bentrokan Monas) dalam beberapa pointnya menyatakan:
Insiden/Bentrokan Monas harus diproses secara hukum terhadap kedua belah pihak secara adil dan objektif berdasarkan fakta-fakta yang ada. Pemerintah dan semua pihak tidak boleh tergiring untuk melakukan penyikapan sepihak dan berat sebelah, sehingga bisa menimbulkan perlawanan balik dari pihak yang merasa dirugikan.
Selain itu pimpinan-pimpinan Ormas dan Parpol Islam hendaknya segera mengambil inisiatif untuk mengendalikan masanya agar tidak melakukan tindakan-tindakan kekerasan terhadap siapa pun dan menjaga persatuan dan perdamaian di kalangan umat serta memperingatkan agar tidak terprovokasi dengan politik adu domba.
Rasanya pernyataan Fraksi PKS itu lebih dari cukup.
Pendapat penutup Saudara Karim mengatakan : “… Bagi saya amat sulit mempercayai PKS akan bisa mengayomi dan melayani seluruh anak bangsa. Dan untuk melayani bangsa dan tanah air tidak selalu dengan kekuasaan besar. Saat inipun PKS bisa melayani bangsa dan tanah air, jika benar-benar itu tujuannya. Tapi rupanya PKS lebih condong untuk melayani kekuasaan.”
Saya sependapat dengan kalimat: ”… Dan untuk melayani bangsa dan tanah air tidak selalu dengan kekuasaan besar. Saat ini pun PKS bisa melayani bangsa dan tanah air, jika benar-benar itu tujuannya.”
Tapi kalau memang benar PKS lebih condong untuk melayani kekuasaan sebagaimana pendapat Saudara Karim, maka sayalah orang pertama yang akan meninggalkan PKS dan berpindah ke partai lain.
Masalahnya, di lapangan saya belum melihat tabiat orang-orang PKS yang condong melayani kekuasaan. Logikanya, melayani umat tanpa berkuasa bisa saja dan selama ini pun sudah dilakukan PKS. Namun bila dengan memegang kekuasaan, maka sisi manfaat bagi kesejahteraan rakyat akan lebih besar dan bersifat masif.
Salam hormat untuk Saudara Karim.
Casim Abdurahim
ahnaf104@yahoo.com
sumber;inilah.com,07/05/2009 - 11:42
Saudara Karim berpendapat PKS memiliki visi misi sebagai partai dakwah total yang akan menegakkan ajaran Islam di seluruh Indonesia. Anda juga mengatakan: “...Meskipun PKS selalu berteriak akan mengakui pluralisme dan kebhinekaan, namun hal itu tidak tercermin dalam visi dan misi partai.”
Dalam kacamata saya, pengakuan terhadap pluralisme dan kebhinekaan tidak identik dengan harus terangkum dalam visi dan misi sebuah partai. Rasanya Saudara Karim harus kembali membaca visi misi PKS dengan pemahaman yang utuh. Penafsiran terhadap visi misi PKS tentang kebhinekaan yang diungkapkan Saudara Karim menunjukkan kualitas keilmuan yang belum mumpuni. Padahal visi PKS mengungkapkan: “...Dalam bingkai persatuan ummat dan Bangsa”.
Pendapat beliau yang menyatakan: “Jadi saya memahami bahwa memang benar PKS akan mengayomi seluruh rakyat Indonesia dengan catatan harus memeluk agama Islam terlebih dahulu.”
Rasanya anak SMP sekalipun akan ketawa membaca pendapat itu. Bagaimana mungkin PKS akan mewajibkan 200 juta lebih penduduk Indonesia memeluk Islam agar bisa semuanya terayomi oleh kebijakan-kebijakan PKS?
Coba kita simak pendapat mantan Presiden RI, Gus Dur, terkait dengan hal ini. Jika keduanya jadi berkoalisi (Demokrat & PKS), kata Gus Dur, hal itu bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. "Karena bagaimanapun SBY maupun PKS itu terikat pada UUD 1945," kata Gus Dur menjawab pertanyaan pendengar di acara 'Kongkow Bareng Gus Dur' Radio 68 H melalui telepon, Jakarta, Sabtu (2/5).
Yang lebih lucu, kesimpulan Saudara Karim: “...Kenapa saya berkesimpulan seperti itu, karena selama ini PKS getol membela perda-perda berbau syariat dan di mana ada ketidakadilan yang dialami oleh rakyat non Islam PKS bungkam. Salah satu contoh adalah kasus Monas 1 Juni 2008. Jika benar PKS berjuang dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, maka seharusnya PKS bersuara. Tapi sampai saat ini suaranya nyaris tidak kedengaran…”
Saudara Karim sepertinya sedang belajar membuat opini. Namun sayang opini beliau tidak didukung literatur yang cukup lengkap. Ada baiknya Saudara Karim lebih banyak membaca lagi.
Dalam pernyataan sikapnya Fraksi PKS DPR-RI terkait Kasus Ahmadiyah dan Bentrokan Monas yang disiarkan pada 4 Juni 2008 (3 hari setelah bentrokan Monas) dalam beberapa pointnya menyatakan:
Insiden/Bentrokan Monas harus diproses secara hukum terhadap kedua belah pihak secara adil dan objektif berdasarkan fakta-fakta yang ada. Pemerintah dan semua pihak tidak boleh tergiring untuk melakukan penyikapan sepihak dan berat sebelah, sehingga bisa menimbulkan perlawanan balik dari pihak yang merasa dirugikan.
Selain itu pimpinan-pimpinan Ormas dan Parpol Islam hendaknya segera mengambil inisiatif untuk mengendalikan masanya agar tidak melakukan tindakan-tindakan kekerasan terhadap siapa pun dan menjaga persatuan dan perdamaian di kalangan umat serta memperingatkan agar tidak terprovokasi dengan politik adu domba.
Rasanya pernyataan Fraksi PKS itu lebih dari cukup.
Pendapat penutup Saudara Karim mengatakan : “… Bagi saya amat sulit mempercayai PKS akan bisa mengayomi dan melayani seluruh anak bangsa. Dan untuk melayani bangsa dan tanah air tidak selalu dengan kekuasaan besar. Saat inipun PKS bisa melayani bangsa dan tanah air, jika benar-benar itu tujuannya. Tapi rupanya PKS lebih condong untuk melayani kekuasaan.”
Saya sependapat dengan kalimat: ”… Dan untuk melayani bangsa dan tanah air tidak selalu dengan kekuasaan besar. Saat ini pun PKS bisa melayani bangsa dan tanah air, jika benar-benar itu tujuannya.”
Tapi kalau memang benar PKS lebih condong untuk melayani kekuasaan sebagaimana pendapat Saudara Karim, maka sayalah orang pertama yang akan meninggalkan PKS dan berpindah ke partai lain.
Masalahnya, di lapangan saya belum melihat tabiat orang-orang PKS yang condong melayani kekuasaan. Logikanya, melayani umat tanpa berkuasa bisa saja dan selama ini pun sudah dilakukan PKS. Namun bila dengan memegang kekuasaan, maka sisi manfaat bagi kesejahteraan rakyat akan lebih besar dan bersifat masif.
Salam hormat untuk Saudara Karim.
Casim Abdurahim
ahnaf104@yahoo.com
sumber;inilah.com,07/05/2009 - 11:42
COMMENTS